Apa sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak melaporkan perubahan data dalam IUPTL?

Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan data dalam IUPTL, seperti perubahan alamat atau direksi, dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, denda, atau pencabutan izin. Hal ini diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Selain sanksi administratif, ketidakpatuhan ini dapat menghambat proses verifikasi dan inspeksi oleh pihak berwenang, yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan.

sbulistrik.co.id membantu perusahaan dalam melaporkan perubahan data secara tepat waktu dan akurat. Kami memastikan bahwa semua kewajiban hukum terpenuhi, sehingga perusahaan dapat beroperasi tanpa hambatan.